Najib

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,BALIKPAPAN-Selain menyerap aspirasi masyarakat, Anggota DPRD kota Balikpapan Muhammad Najib melaksanakan reses ini juga untuk menjalin silaturahmi dengan para ketua RT dilingkungan RT 17 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, Selasa (21/6/2022) malam.

Dalam kesempatan ini, beberapa perwakilan warga menyampaikan aspirasinya, seperti Solikin warga RT 17 yang mengeluhkan masalah sekolah,  karena banyak anak RT 17 yang tidak bisa masuk di SMP yang diinginkan.

"Bahkan orangtua sempat ditelpon pihak sekolah untuk membayar, jika mau masuk sekolah disana," akui Solikin.

Ketua RT 17 Bambang perihal NJOP, mengingat lahan wilayah ini sudah banyak terbebas untuk pembangunan waduk.

Lalu Ketua RT 21 Sugiarto yang mempertanyakan proses legalitas IMTN lama, bahkan sampai 2 tahun belum jadi. Ia mohon prosedur pembuatan IMTN agar lebih dipermudah, karena itu ia minta dewan untuk berkoordinasi dengan dinas terkait.

Usai reses, Najib mengatakan banyak menerima aspirasi dan keluhan dari warga Karang Joang terutama masalah tanah. Karena sebelumnya Kilometer 12 ini masih daerah trans, tetapi setelah ada pembebasan lahan waduk justru banyak meninggalkan masalah, hingga masalah hutan lindung.

"Jadi beberapa warga RT 17 banyak, dan saat itu mereka pernah menyerahkan segel tanahnya ke BPN, tapi sampai hari ini tidak jadi dengan alasan hutan lindung, dan segel juga tidak di kembalikan," ucap Najib.

Kemudian masalah pembebasan lahan waduk manggar, segel warga ditarik tetapi tidak dipecah. Karena ini akhirnya warga kesulitan untuk membuat legalitas selanjutnya.

Tidak hanya itu, warga sekitar juga mengeluhkan perihal zonasi sekolah. Karena banyak warga sekitar tidak tertampung disekolah sini, akhirnya mereka harus sekolah yang jauh sampai akhirnya menjadi beban di transportasi.

"Kami berharap pemerintah bisa bangun sekolah baru di sekitar sini, melihat di Karang Joang pertambahan penduduk terus bertambah," jelasnya.

Lanjutnya, apalagi warga sampaikan ada lahan exs pasar Karang Joang yang bisa digunakan untuk membangun sekolah. Dikarenakan proses pembangunan yang lama, warga usulkan agar dilakukan peningkatan untuk penambahan rombel, agar daya tampungnya lebih banyak.

"Yang dulu sekolah kita 1 lantai hari ini mulai naik, hanya saja bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan itu memang sudah dilaksanakan," terangnya.

Sementara untuk NJOP, Dispenda juga perlu validasi masalah PBB, karena saat itu segelnya sudah dibebasin tapi mereka tetap bayar PPB-nya, artinya dinas pendapatan daerah harus validasi lagi.

Hingga akhirnya banyak warga yang tidak mau membayar PBB, karena lahan yang sudah dibebaskan harus dibayar juga. Tambah lagi lokasinya yang jauh, membuat mereka malas kesana.

"Sebenarnya dinas pendapatan daerah harus kembali mensosialisasikan dan harus bisa jemput bola juga, supaya bisa tahu PAD yang valid," tegasnya.

Selain permasalahan itu, warga sekitar khususnya ibu-ibu rumah tangga juga meminta agar bisa dibantu dalam pegurusan izin usahanya. Karena usaha disini mayoritas turun temurun yakni membuat tape singkong.

"Mengurus ke perizinan jauh sebenarnya, sosialisasi kepada mereka yang kurang. Tapi mungkin perizinan bisa jemput bola kesini melalui program Si Jempol. Jangan melihat jauhnya," ungkapnya. (ari/rd)